AKRAB : Pengurus PGM dari Kanan: Ade Hidayat, Iyay Lusiana, Juansyah, bersama Wakil Bupati, Ahmad Jajuli, Munir Ridwan, Mulyawan S. Nugraha, Lalan Suherlan, Asep Toni Muharam beberapa waktu lalu di kediaman pribadi Wabup.. isep/radar sukabumi.
SUKABUMI- Ketua Umum Persatuan Guru Madrasah (PGM) Kabupaten Sukabumi, Munir Ridwan meminta pemerintah di bawah kendali Sukmawijaya-Akhmad Jajuli menghapus diskriminasi pendidikan sekolah reguler dengan madrasah. Itu ia beberkan saat bersilaturahmi di rumah pribadi Wakil Bupati (Wabup) Sukabumi terpilih, Akhmad Jajuli belum lama ini.
"Kami meminta calon pemimpin Sukabumi berkomitmen membangun dunia pendidikan dengan jelas dan tegas," ujarnya. Ia menyatakan, modal untuk penghapusan diskriminasi pendidikan cukup kuat. Sebab, dari komposisi guru, PGM memiliki latarbelakang mulai dari guru RA,TPQ/TPA, MD, MI, MTs, MA, Majelis Taklim, Pondok Pesantren dan Guru agama di SD,SMP,SMA. "Untuk kabupaten saja kita punya anggota hampir 25 ribu orang. Makanya wajar jika kami minta diskriminasi pendidikan umum dan agama cepat dihapus," urainya.
Hal senada diungkapkan seorang pengurus PGM Kabupaten Sukabumi Mulyawan S Nugraha. Diskriminasi yang kerap terjadi biasanya lebih kepada program pemerintah maupun perlakukan masyarakat. Makanya, jika itu berhasil diminimalisir dampaknya oleh pemerintahan yang baru ini, ia yakin visi Sukabumi bisa tercapai. "Ini merupakan langkah kami untuk mempersiapkan pengembangan program pendidikan yang selama ini telah ada di Sukabumi," jelasnya.
Wabup Sukabumi terpilih Akhmad Jajuli menyambut baik sikap dan keinginan PGM. Bahkan ia mengharapkan peran PGM sebagai organisasi profesi akan mampu mendongkrak IPM warga Kabupaten Sukabumi dalam bidang Pendidikan.
"Peran Madrasah dan lembaga pendidikan Islam lainnya telah memberi warna positif terhadap perilaku dan akhlak warga Kabupaten Sukabumi," katanya. (rp9)
Sumber Berita: klik di sini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar