PGM: Jangan Ada yang intervensi !!!

Beredarnya SMS gelap yang menyudutkan Wakil Bupati berkaitan dengan wacana penyusunan Kabinet “MAJU”, disikapi beragam oleh kalangan masyarakat. Lalan Suherlan, salah seorang pengurus DPD Persatuan Guru Madrasah (PGM) Kab. Sukabumi, mengaku prihatin atas kejadian tersebut. Menurutnya, PGM dengan kekuatan penuh mendukung upaya Sukma-Jajuli untuk menempatkan birokrat di kabinetnya nanti dengan tetap mempertimbangkan azas prosionalisme sesuai bidang keahlian dan disiplin ilmu masing-masing. “Kalau pejabatnya tidak professional dan proporsional, maka visi misi Bupati-Wabup tidak akan pernah tercapai, malah akan rusak atau hancur”, lanjutnya. Bahkan, Lalan menghimbau agar pasangan Bupati-Wabupati diberikan wewenang penuh untuk memilih pejabat yang sesuai dengan upaya pencapaian visi misinya.
Sementara itu, Ade Hidayat selaku Forum Guru Madrasah (FGM Kab. Sukabumi) mengkritik pihak-pihak “tertentu” yang terkesan memaksakan orang untuk memenuhi kursi di Kabinet Sukma-Jajuli. Lebih lanjut, ia meminta agar sebaiknya para birokrat menyamakan persepsi mereka dalam memahami dan menerjemahkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati. Bukan mendiskreditkan atau mengkerdilkan pasangan Sukma-Jajuli. “Rakyat sudah jenuh dengan “lagu lama” dari “orang-orang dalam” untuk mengkerdilkan kewenangan bupati dan wakil Bupati”, lanjutnya.
Sementara itu, Pengamat dan praktisi Pendidikan, Mulyawan S. Nugraha, mengatakan bahwa pejabat yang akan menduduki jabatan kepala dinas dan jabatan-jabatan lainnya yang berasal dari luar atau dalam Birokrasi tidak usah dipersoalkan. Kata dia, yang terpenting calon Pejabat tersebut punya komitmen dan kapasitas dalam menjalankan visi misi bupati-wakil bupati secara profesional dan mencurahkan waktunya memperbaikan kinerja dinas terkait. "Jadi tidak usah ada dikotomi orang luar dan orang dalam, yang penting mencurahkan waktunya demi memperbaiki kinerja Dinas dan instransi terkait ." tuturnya.
Bila muncul gerakan dikotomi tersebut, Justru akan memperkuat dugaan adanya ketidakberesan di internal Dinas dan instransi terkait. "Ini memperkuat kesan ada persoalan internal karena seolah-olah orang luar tidak boleh masuk, yang berarti berarti sistim di Dinas dan instransi terkait belum baik sesuai SOP (Standard Operational Procedure).” pungkasnya.