Sabtu, 27 November 2010

Kompetisi Kreativitas Madrasah Jakarta Diikuti 1.100 Siswa




REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Sebanyak 1.102 murid madrasah tsanawiyah negeri (MTsN) se-Provinsi DKI Jakarta berlaga dalam ajang Kompetisi Kreativitas Madrasah (Madrasah Creativity Competition /MCC). Para peserta yang berasal dari 42 MTsN se-DKI.

Menurut Ketua Panitia Pelaksana, Mushadik Noor, kompetisi ini memperebutkan delapan cabang perlombaan, yaitu baca kisah, presentasi berita, puitisasi Alquran, dramatisasi sastra Indonesia, festival band, karya ilmiah di bidang sosial-keagamaan, olimpiade sains, dan kompetisi matematika. "Semua cabang di luar bidang yang diperlombakan dalam pekan olahraga dan kesenian madrasah (PORSEMA)," ujarnya saat pembukaan MCC di Jakarta, Sabtu (27/11)

Mushadik yang juga kepala MTsN 3 mengatakan MCC kedua ini bertujuan meningkatkan kreativitas dan keterampilan, baik para tenaga pengajar atau pun peserta didik di bidang akademik dan budaya. Selain itu, ajang ini memberikan motivasi mereka dalam MIPA (matematika dan ilmu pengetahuan alam) dan karya ilmiah.

MCC, tuturnya, juga merupakan media silaturahim antar-MTsN yang berada di wilayah DKI Jakarta agar terjadi pertukaran informasi dan pengalaman. Dia berpandangan, MCC perlu dikembangkan menjadi ajang bagi seluruh madrasah se-DKI Jakarta yang mencakup negeri dan swasta. Hal itu agar MCC memberikan pengaruh langkah tindak lanjut perlu dilakukan dalam berbagai bentuk antara lain pembinaan intensif terhadap bibit-bibit unggul yang tersaring dari even MCC.

Hal senada diungkapkan oleh Ketua Kelompok Kerja Kepala Madrasah (K3M) DKI Jakarta, Suhairi. MCC yang merupakan hajat rutin dua tahunan K3M adalah langkah awal untuk memulai meningkatkan kualitas anak didik di lingkungan madrasah. Terlebih sejumlah cabang baru diperlombakan atara lain karya ilmiah. K3M berencana mendokumentasikan hasil karya ilmiah tersebut dan dipubilkasikan minimal di tingkat MTsN.

Dengan demikian, tindak lanjut MCC akan memberikan konstribusi berkelanjutan bagi perkembangan madrasah. "Pembinaan intensif terutama dari pemerintah sangat perlu supaya madrasah tetap berkembangan," kata Suhairi.

sumber: http://id.news.yahoo.com/repu/20101127/tpl-kompetisi-kreativitas-madrasah-jakar-97b2f71.html

Minggu, 19 September 2010

PGM: Jangan Ada yang intervensi !!!

Beredarnya SMS gelap yang menyudutkan Wakil Bupati berkaitan dengan wacana penyusunan Kabinet “MAJU”, disikapi beragam oleh kalangan masyarakat. Lalan Suherlan, salah seorang pengurus DPD Persatuan Guru Madrasah (PGM) Kab. Sukabumi, mengaku prihatin atas kejadian tersebut. Menurutnya, PGM dengan kekuatan penuh mendukung upaya Sukma-Jajuli untuk menempatkan birokrat di kabinetnya nanti dengan tetap mempertimbangkan azas prosionalisme sesuai bidang keahlian dan disiplin ilmu masing-masing. “Kalau pejabatnya tidak professional dan proporsional, maka visi misi Bupati-Wabup tidak akan pernah tercapai, malah akan rusak atau hancur”, lanjutnya. Bahkan, Lalan menghimbau agar pasangan Bupati-Wabupati diberikan wewenang penuh untuk memilih pejabat yang sesuai dengan upaya pencapaian visi misinya.
Sementara itu, Ade Hidayat selaku Forum Guru Madrasah (FGM Kab. Sukabumi) mengkritik pihak-pihak “tertentu” yang terkesan memaksakan orang untuk memenuhi kursi di Kabinet Sukma-Jajuli. Lebih lanjut, ia meminta agar sebaiknya para birokrat menyamakan persepsi mereka dalam memahami dan menerjemahkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati. Bukan mendiskreditkan atau mengkerdilkan pasangan Sukma-Jajuli. “Rakyat sudah jenuh dengan “lagu lama” dari “orang-orang dalam” untuk mengkerdilkan kewenangan bupati dan wakil Bupati”, lanjutnya.
Sementara itu, Pengamat dan praktisi Pendidikan, Mulyawan S. Nugraha, mengatakan bahwa pejabat yang akan menduduki jabatan kepala dinas dan jabatan-jabatan lainnya yang berasal dari luar atau dalam Birokrasi tidak usah dipersoalkan. Kata dia, yang terpenting calon Pejabat tersebut punya komitmen dan kapasitas dalam menjalankan visi misi bupati-wakil bupati secara profesional dan mencurahkan waktunya memperbaikan kinerja dinas terkait. "Jadi tidak usah ada dikotomi orang luar dan orang dalam, yang penting mencurahkan waktunya demi memperbaiki kinerja Dinas dan instransi terkait ." tuturnya.
Bila muncul gerakan dikotomi tersebut, Justru akan memperkuat dugaan adanya ketidakberesan di internal Dinas dan instransi terkait. "Ini memperkuat kesan ada persoalan internal karena seolah-olah orang luar tidak boleh masuk, yang berarti berarti sistim di Dinas dan instransi terkait belum baik sesuai SOP (Standard Operational Procedure).” pungkasnya.

Sabtu, 18 September 2010

PGM Tantang Sukma-Jajuli

SUKABUMI- Pengurus Persatuan Guru Madrasah (PGM) Kabupaten Sukabumi menantang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi di bawah kepemimpinan Sukmawijaya-Akhmad Jajuli berani menyusun kabinet bersih. Artinya, wadah organisasi tenaga pendidik sekolah keislaman itu tak mau, penempatan pejabat khususnya yang terkait sektor pendidikan dilakukan asal-asalan dan berbau politis.
Hal itu setidaknya terungkap saat PGM melakukan buka puasa bersama Wakil Bupati (Wabup) Sukabumi Akhmad Jajuli di Rumah Makan Ibu Entik Senin lalu. Ketua Umum PGM Kabupaten Sukabumi, Munir Ridwan mengatakan PGM mendukung tindakan pimpinan daerah yang secara sigap dan cepat melakukan sidak untuk koordinasi dan konsolidasi dengan dinas atau instansi di lingkungan Pemkab Sukabumi. Namun di sini, lembaganya akan berupaya kritis jika kebijakan itu tak sejalan dengan keinginan masyarakat khususnya guru.
"Kami sebagai organisasi profesi berharap agar dapat bersinergi dengan pemerintah sesuai dengan peran dan fingsi masing-masing," katanya.
Munir menyatakan, pihaknya juga berharap pola penempatan pejabat mampu dilakukan sesuai dengan kapabilitas, integritas, loyalitas dan dedikasi terhadap kemajuan Kabupaten Sukabumi. "Kami sangat mengharapkan agar dalam penyusunan kabinet lebih bersih tanpa ada unsur kepentingan baik pribadi, partai atau golongan tertentu," jelasnya.
Hal senada juga diungkapkan salah seorang praktisi pendidikan Kabupaten Sukabumi, Mulyawan S Nugraha. Ia mengatakan harus ada pembenahan yang revolusioner dan tidak populis terhadap struktur birokrasi yang selama ini dianggap belum maksimal, khususnya di leading sector pendidikan, kesehatan dan ekonomi di Kabupaten Sukabumi. Hal ini karena tiga sektor itu adalah tolok ukur Indeks Pembangunan Manusia. Selain itu juga, harus ada penguatan terhadap pencapaian visi misi bupati dan wakil bupati dengan senantiasa mengadakan koordinasi dan pengendalian dalam melaksanakan program kerja yang ada di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Ini sebenarnya bagaimana langkah awal yang dibangun oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi dalam menentukan rekanan kerjanya," pungkasnya.
Jajuli sendiri menyambut baik peran PGM yang selama ini telah berkiprah dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Sukabumi. "Kami akan berusaha memberikan yang terbaik. Sesuai dengan visi misi yang telah diajukan," ujarnya. (rp9)

Rabu, 08 September 2010 , 01:45:00
Berita ini dapat dilihat di sini.

Kamis, 24 Juni 2010

Proposal Kerjasama

PROPOSAL PENGAJUAN KERJASAMA
SOSIALISASI KEASLIAN UANG RUPIAH
BAGI PEMERINTAH, APARAT PENEGAK HUKUM, PELAKU EKONOMI DAN MASYARAKAT
DI KOTA DAN KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PENGUSUL PROGRAM: PENGURUS PERSATUAN GURU MADRASAH (PGM) KAB. SUKABUMI

A. Latar Belakang Masalah
Peredaran uang palsu di Kota dan di Kab. Sukabumi makin mengkhawatirkan. Secara umum, di Jawa Barat meningkat hingga 59 persen sepanjang 2009. Uang palsu itu banyak ditemukan Kantor Bank Indonesia Bandung di 10 kota dan kabupaten seperti Bandung, Cimahi, Sumedang, Cianjur, Garut, Purwakarta, Subang dan Sukabumi.
Naek Tigor Sinaga, sebagai Juru Bicara Kantor Bank Indonesia Bandung dalam pembicaraan dengan Tempo di Bandung, Ahad (24/1/2010), menyatakan bahwa sekitar 10.583 lembar atau bilyet dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Nominal yang ditemukan mencapai Rp 619,78 juta. Uang palsu yang ditemukan paling banyak pecahan Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu. Sisanya bervariasi. Sebagian besar yang ditemukan, kata Naek, adalah akumulasi dari temuan uang palsu semua bank di wilayah KBI Bandung dalam transaksinya. Dari jumlah itu, 53 persen atau setara 5.581 lembar dilaporkan bank termasuk yang ditemukan di loket layanan penukaran uang di KBI Bandung. Selebihnya hasil temuan polisi. Jumlahnya mencapai 37 persen atau 3.984 lembar.
Polresta Sukabumi, Jawa Barat, berhasil membongkar sindikat pengedar uang palsu yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah, empat pelakunya ditahan di Mapolresta Sukabumi dan Polsek Sukaraja.Keterangan yang dihimpun Selasa, menyebutkan, polisi menyita uang palsu senilai Rp 700 juta dalam bentuk pecahan Rp 100 ribu di salah satu hotel di Desa Pasir Halang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi pada tanggal 20 April 2010 lalu dan menangkap tiga orang tersangka, yakni RA (44), HG (30), dan YR (46). . Kemudian berhasil pula menyita uang palsu senilai Rp1,2 juta dalam bentuk pecahan Rp100 ribu di kawasan Cikeong, Kelurahan Jayaraksa, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi pada tanggal 10 Mei 2010, pelakunya ES (59) warga Desa Kerta Angsana, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi.
Selain di Kabupaten Sukabumi, peredaran uang palsu di Kota Sukabumi pun tidak kalah hebatnya. Jaringan pengedar uang palsu yang beroperasi di wilayah Kota Sukabumi kembali diungkap aparat kepolisian. Kali ini anggota jaringan yang berhasil ditangkap aparat Polsek Warudoyong, Kota Sukabumi itu, tidak hanya membawa rupiah yang tidak asli tetapi juga mengantungi mata uang asing palsu.
Pelakunya bersinisial SM, 42 tahun, yang mengaku berasal dari Kampung Neglasari, Desa Bojonghaur, Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi. Dari tangan SM. polisi menyita beberapa lembar uang palsu dalam bentuk rupiah, dolar Amerika dan dolar Singapura. Diajuga menyimpan sejumlah uang kuno yang sudah habis masa edarnya.
Kepada aparat yang memeriksanya. SM mengaku bermata pencaharian dari usaha tukar-menukar mata uang dan uang kuno. Dia mendapatkan komoditas yang diperdagangkannya dari seorang rekan bisnisnya yang tinggal di bandung. "Saya memang mencari nafkah dari usaha jual beli mata uang kuno," kata SM ketika ditemui di ruang tahanan Polsek Warudoyong, Kamis (3/6/2010).
Barang bukti yang berasal dari tangan SM berupa 62 lembar Rp 100.000 atau senilai Rp 6.2 juta, 462 lembar uang dolar Singapura senilai $Sinl0. 000, dan uang kuno dalam bentuk dolar Amerika senilai USD 100,000 sebanyak 400 lembar. Semua uang itu terbukti sebagai uang palsu. "Saya mendapatkan uang itu dari rekan saya yang tinggal didi Jalan Soekarno-Hatta. Bandung," aku SM.
SM menjelaskan prosedur yang harus ditempuhnya untuk mendapatkan upal dalam bentuk dolar. Dia harus menyerahkan uang sebanyak Rp 10 juta sebagai harga pembelian untuk upal dolar. Rencananya, upal-upal tersebut akan diedarkan di wilayah Banten. Sedangkan upal rupiah dia dapatkan dari rekannya yang lain warga Banten.
Itulah gambaran mengenai peredaran uang palsu yang terjadi di Kota dan Kabupaten Sukabumi. Hal ini, antara lain kemungkinan pemahaman, pengetahuan masyarakat tentang keaslian uang rupiah masih minim. Semua pihak diharapkan memiliki pengetahuan tentang masalah uang. Termasuk mengenai keaslian uang rupiah yang kita miliki. Persatuan Guru Madrasah (PGM) Kab. Sukabumi senantiasa berkomitmen untuk terlibat secara aktif dalam menyukseskan program pemerintah.
Bank Indonesia, sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan, mencabut, menarik, serta memusnahkan uang Rupiah dari peredaran, berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan uang Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi yang layak edar.
Dalam implementasinya, pelaksanaan kewenangan dimaksud, Bank Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satu dimaksud adalah adanya risiko peredaran uang Rupiah palsu di masyarakat. Peredaran uang Rupiah palsu yang tinggi, selain berpotensi mengurangi psikologis kepercayaan masyarakat dalam memegang uang Rupiah juga merugikan masyarakat yang memilikinya, mengingat tidak adanya penggantian terhadap uang palsu yang dimiliki.
Guna menghadapi tantangan tersebut, Bank Indonesia telah dan akan terus melakukan berbagai upaya yang bersifat preventif, diantaranya dilakukan dengan cara :
1) menyebarluaskan informasi ciri-ciri keaslian uang rupiah melalui penayangan Iklan Layanan Masyarakat dengan tema “3D (Dilihat, Diraba dan Diterawang)” di berbagai media massa baik TV, Radio, Surat Kabar maupun Majalah;
2) melakukan kegiatan tatap muka dengan berbagai lapisan masyarakat dan instansi berwenang dalam rangkaian acara sosialisasi.

Dengan berbagai upaya preventif tersebut, khususnya melalui kegiatan sosialisasi keaslian uang Rupiah, Bank Indonesia berharap masyarakat dapat mengetahui dan mengenali ciri-ciri keaslian uang Rupiah secara mudah, cepat dan tepat sehingga mampu membedakannya dengan uang Rupiah palsu.
Dalam hal penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana uang palsu, Bank Indonesia juga telah dan terus melakukan kerjasama dengan beberapa Instansi termasuk di antaranya kerjasama dengan Pengurus Persatuan Guru Madrasah (PGM) Kabupaten Sukabumi.
B. Tujuan Kegiatan
1. Tujuan Umum
Secara umum Kegiatan Sosialisasi Keaslian Uang Rupiah dimaksudkan untuk membuka ruang informasi publik dan memberikan pembelajaran dalam membangun kesadaran kritis Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, Pelaku Ekonomi dan Masyarakat terhadap keaslian uang rupiah dan mampu membedakan uang Rupiah Asli dengan Uang Rupiah Palsu.

2. Tujuan Khusus
Tujuan khusus dilaksanakannya Sosialisasi Keaslian Uang Rupiah ini adalah sebagai berikut:
a. Menjelaskan kebijakan Bank Indonesia dalam bidang Pengedaran Uang
b. Menyebarluaskan ciri-ciri keaslian uang rupiah
c. Sebagai salah satu upaya menangkal peredaran uang rupiah palsu
d. Membantu Pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia dalam mensosialisasikan Keaslian Uang Rupiah agar masyarakat lebih mengetahui dan membedakan uang Rupiah Asli dengan Uang Rupiah Palsu.
e. Mendapatkan input kritis dari masyarakat terhadap keberadaan uang palsu yang beredar di masyarakat..
f. Mendorong terbukanya ruang publik antara Bank Indonesia dengan Masyarakat.

C. Output
Diharapkan output dari kegiatan Sosialisasi ini adalah sebagai berikut:
a. Terosialisasikannya kebijakan Bank Indonesia dalam bidang Pengedaran Uang
b. Teridentifikasinya ciri-ciri keaslian uang rupiah
c. Meningkatnya kesadaran Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, Pelaku Ekonomi dan Masyarakat untuk menangkal peredaran uang rupiah palsu
d. Tersosialisasikannya Program Penerintah dalam hal ini Bank Indonesia dalam mensosialisasikan Keaslian Uang Rupiah agar masyarakat lebih mengetahui dan membedakan uang Rupiah Asli dengan Uang Rupiah Palsu.
e. Teridentifikasinya beberapa input kritis dari masyarakat terhadap keberadaan uang palsu yang beredar.
f. Munculnya keterbukaan ruang publik antara Bank Indonesia dengan Masyarakat.

D. Tema Kegiatan
Membangun Kesadaran dan Kecintaan terhadap Uang Rupiah: Upaya Menekan Peredaran Uang Palsu di Kota dan Kabupaten Sukabumi

E. Materi dan Narasumber
Materi dalam kegiatan Sosialisasi ini ini adalah sebagai berikut
1. Kelembagaan Bank Indonesia.
2. Perbankan Konvensional.
3. Perbankan Syariah.
4. Manajemen Pengedaran Uang.
5. Ciri-ciri Keaslian uang Rupiah.


F. Waktu dan Tempat Kegiatan
Waktu : Bulan Juli-Agustus 2010 (disesuaikan dengan kalender BI)
Tempat : Hotel Augusta Cikukulu Kab. Sukabumi

G. Peserta Kegiatan
Peserta Kegiatan Sosialisasi ini, dialokasikan untuk 300 orang peserta, dengan rincian sebagai berikut:
1. Pemerintah Daerah= 16 orang
a. Pemda Kota Sukabumi = 5 orang
b. DPRD Kota Sukabumi = 3 orang
c. Pemda Kabupaten Sukabumi = 5 orang
d. DPRD Kabupaten Sukabumi = 3 orang

2. Penegak Hukum=134 orang
a. Polres Kota Sukabumi = 4 orang
b. Polsek Se-Kota Sukabumi = 30 orang
c. Polres Sukabumi = 4 orang
d. Polres Se-Kab. Sukabumi = 80 orang
e. Kejaksaan Negeri Sukabumi = 4 orang
f. Kejaksaan Cibadak Sukabumi = 4 orang
g. Pengadilan Kota Sukabumi = 4 orang
h. Pengadilan Kab. Sukabumi = 4 orang
3. Pelaku Ekonomi= 50 orang
a. SPBU se-Kota dan Kab. Sukabumi
b. KUD se-kota Sukabumi
c. KUD se-kab. Sukabumi
d. Perusahaan Ritel di Kota dan Kab. Sukabumi
1. Yogya 7. Selamart
2. Superindo 8. Berkah
3. Giant 9. Yomart
4. Ramayana 10. Alfamart
5. Matahari 11. Indomart
6. Tiara 12. Multi Grosir
e. Koperasi-koperasi Pegawai dan Swasta
4. Masyarakat= 100 orang
a. PGM Kab. Sukabumi = 10 orang
b. PGM Kota Sukabumi = 5 orang
c. PGM Kec. Se-Kota Sukabumi = 15 orang
d. PGM Kec. Se-Kab. Sukabumi = 40 orang
e. Tokoh Masyarakat Kota Smi = 10 orang
f. Tokoh Masyarakat Kab Smi = 20 orang
H. Perlengapan yang Dibutuhkan
Selama Kegiatan sosialisasi ini berlangsung diperlukan berbagai peralatan untuk menunjang kegiatan dimaksud yang meliputi : Kertas Plano, Selotif Kertas, KIT peserta, LCD, foto digital, kertas HVS, spidol, cutter, lem, gunting, komputer, printer, dll.

I. Fasilitas bagi Peserta
Seluruh peserta Sosialisasi ini akan mendapatkan fasilitas berupa : KIT, Materi, Snack, Coffee Break, Makan siang dan uang transport.

J. Panitia Penyelenggara
Panitia Penyelenggara kegiatan Sosialisasi ini adalah:
1. Unsur Bank Indonesia
2. Unsur Pengurus DPD PGM Kab. Sukabumi

Susunan Panitia Terlampir.

K. Anggaran Biaya
Anggaran biaya terlampir
L. Penutup
Demikian Proyek proposal kegiatan Sosialisasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Menag Mengaku Malu Jika Ada Gedung Madrasah Roboh

Jakarta(Pinmas)--Menteri Agama Suryadharma Ali mengaku merasa malu jika ada gedung madrasah bocor, apa lagi roboh karena tak diperhatikan.

Pernyataan tersebut dikemukakan pada acara Pembinaan dan Temu Silaturahmi Komunitas Pendidikan Madrasah di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta, Rabu (23/6).

Jika ada gedung tua, bocor atau roboh harus segera diperbaiki. Bocor saja sudah malu apa lagi roboh. Untuk itu, pihak Kakanwil harus memberi perhatian. "Jika tak memperhatikan juga karena alasan tak ada uang, laporkan Kakanwilnya kepada menteri," kata Menag yang disambut tempuk tangan hadirin.

Menag menyatakan sangat memberi perhatian tinggi terhadap pendidikan, termasuk di lingkungan madrasah. Namun diingatkan agar dalam meningkatkan kualitas pendidikan harus dilakukan tak mengambil jalan pintas, misalnya langsung mendirikan madrasah bertaraf internasional.

Ada desakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan Kementerian Agama ditempuh dengan membangun madrasah bertaraf internasional. Padahal, kata Menag, jika diperhatikan, sejak awal pembangunan infrastrukturnya butuh dana besar. Semua bermuara pada anggaran tinggi.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan harus dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan. Jika ada lembaga pendidikan kualitasnya kurang baik, harus didorong menjadi baik. Yang sudah baik diupayakan menjadi yang terbaik. Dengan cara itu, tentu warga lain yang tak memiliki kemampuan akan memperoleh kesempatan dalam menikmati pendidikan, kata Menag.

Menag menambahkan, upaya meningkatkan pendidikan madrasah pun tak melulu harus ditempuh dengan cara-cara memperbanyak madrasah negeri. Tapi bisa dilakukan dengan memperluas bangunan madrasah bersangkutan. Dengan cara itu, tak ada kelas kosong.

"Membangun fisik madrasah harus pula dijawab dengan peningkatan kualitas," ucap Menag.

Pada acara tersebut Menag juga sempat membentangkan dampak kemajuan dunia maya, yang belakangan ini ikut mempengaruhi moralitas anak didik, seperti peredaran video tak senonoh yang diperankan artis lokal.

Juga dampak penggunaan narkoba, yang belakangan ini jika dilihat dari laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) mencapai ribuan orang generasi muda tewas. "Penyalahgunaan narkoba bahanya tak kalah hebat dibanding kejahatan teroris," kata Suryadhara Ali.(ant/es/ts)